Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 20 April 2025
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Deputi Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyarankan agar tidak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) setelah PSU Pilkada 2024 berlangsung.
Hal ini diungkapkan Bima saat memberikan pengiriman logistik PSU sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Jumat (18 April 2025).
Bima berhati-hati agar tidak terjadi PSU di tengah PSU. Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan PSU harus benar-benar berjalan dengan baik agar tidak ada pelanggaran baru yang dapat memicu PSU berikutnya.
Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 pelaksanaan PSU di seluruh Indonesia dengan biaya total sekitar 700 miliar Rupiah.
Bima menjelaskan bahwa anggaran tersebut adalah uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk keberhasilan pelaksanaan PSU.
Ia menghargai usaha maksimal dari pihak penyelenggara yang telah berupaya keras untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran yang dapat menyebabkan dilakukannya PSU kembali.
Lebih lanjut, Bima juga berharap bahwa tuntutan hukum terhadap PSU yang telah terjadi di beberapa daerah tidak akan mengakibatkan PSU berulang.
"Semoga, semoga tuntutan hukum tersebut tidak kemudian diterima dan dieksekusi menjadi PSU lagi," ungkap Bima seperti dikutip Antara, Sabtu (19/4/2025).
Wamendagri menyarankan bahwa kepala daerah terpilih akan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas nasional dan daerah. Karena itu, PSU tidak boleh menghambat percepatan pembangunan.
"Tidak, tidak ada yang boleh ketinggalan untuk PSU ini, ya. Kita semua mau semuanya berjalan lancar dan cepat. Jadi, terima kasih, semoga tidak ada yang bolong lagi untuk PSU di Banjarbaru," lanjutnya.
Dia juga menegaskan betapa pentingnya pengiriman logistik dan sosialisasi kepada para pemilih. Semua pihak diminta untuk memastikan kelancaran tiap tahapan, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Selanjutnya, dia juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga suasana yang kondusif dan mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan terhadap potensi gangguan sosial atau bencana.
"Penanggulangan jika di lapangan ada masalah, baik yang berkaitan dengan masalah sosial atau bencana alam, saya yakin sudah semua dipersiapkan dan diantisipasi, seperti penghitungan dan yang lainnya," kata Bima.
0 Komentar