Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

ADS-BLOGGER

Pramono Rencanakan Program KJMU S2-S3, PSI: Sebaiknya untuk S1 Diperluas

Information : rocky marmata
Terbit pada : 28
 Maret 2025
Waktu Baca : 3 Menit 


LINTASWAKTU33 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga mencakup jenjang S2 dan S3. Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar program tersebut lebih diprioritaskan untuk mahasiswa S1, terutama di bidang-bidang strategis seperti kedokteran dan teknik.

Justin Adrian, Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, menyatakan bahwa bantuan pendidikan sebaiknya difokuskan pada jenjang sarjana. "Menurut kami, perluasan kuota untuk S1 lebih strategis, terutama di jurusan-jurusan penting seperti kedokteran," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (27/4/2025).

Kebutuhan Mendesak di Bidang Kesehatan

Justin menekankan pentingnya meningkatkan dukungan bagi calon dokter mengingat tingginya biaya pendidikan dan masih minimnya jumlah tenaga medis di Indonesia. "Biaya kuliah kedokteran sangat tinggi, bahkan bagi keluarga dengan penghasilan Rp30 juta per bulan sekalipun. Sementara, Indonesia masih kekurangan sekitar 100 ribu dokter untuk memenuhi rasio ideal 1 dokter per 1.000 penduduk menurut standar WHO," paparnya.

Ia juga menyoroti kurangnya tenaga kesehatan di fasilitas medis Jakarta. "Rumah sakit dan puskesmas di Ibu Kota masih membutuhkan banyak dokter dan tenaga medis lainnya. Program beasiswa ini bisa menjadi solusi jangka panjang," tambah Justin.

Dukungan untuk Pengembangan Industri Teknologi

Selain kedokteran, PSI juga mendorong agar beasiswa diperluas ke fakultas teknik, khususnya bidang komputer, robotika, dan mekatronika. "Pengembangan industri elektronik dalam negeri membutuhkan banyak lulusan teknik berkualitas. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong kemandirian teknologi," jelasnya.

S2 dan S3 Diserahkan ke Pemerintah Pusat

Meski mendukung perluasan KJMU, Justin berpendapat bahwa beasiswa untuk jenjang magister dan doktoral sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Untuk program pascasarjana, alangkah baiknya jika diserahkan kepada skema beasiswa nasional agar pembagian tanggung jawab lebih proporsional," pungkasnya.




Posting Komentar

0 Komentar