PEMBANGUNAN RAMPUNG. ASN MULAI NGANTOR DI IKN , KANTOR NYA BIKIN SALFOK.

Penulis : @clarisalexa
Terbit: 5 Mar 2025
Waktu baca: 3 Min

LINTASWAKTU33 - Mulai Senin, 3 Maret 2025, seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi berkantor di IKN. Hal ini menandai selesainya pembangunan kantor Otorita IKN yang terdiri dari lima lantai dan dilengkapi fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) mutakhir. Gedung ini juga akan menjadi lokasi Integrated Command and Control Center (ICCC) atau Pusat Komando Terpadu IKN.

Menurut Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, sekitar 500 pegawai telah mulai bekerja di IKN. Sebelumnya, mereka berkantor di Balikpapan dan Jakarta. Gedung baru ini dirancang oleh konsultan arsitektur Urbane dari Bandung dengan konsep modern futuristik, menyerupai kuncup bunga yang melambangkan awal pembangunan IKN.

Para pegawai tiba di IKN menggunakan bus listrik, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. Gedung seluas 28.000 meter persegi ini mampu menampung hingga 600 pegawai pada tahap pertama, dilengkapi fasilitas seperti pusat data, ruang komando, dan galeri kota.

Meski kantor perwakilan di Jakarta tetap beroperasi, seluruh proses bisnis Otorita IKN kini dipusatkan di IKN. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan dan pengoperasian IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.

Para pegawai menyambut positif perpindahan ini. Anggi D Chairani dari Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LH-SDA) mengungkapkan kebanggaannya sebagai generasi pertama yang bekerja di IKN. Ia memuji kenyamanan kantor baru yang dilengkapi AC, internet cepat, dan desain hutan dalam ruangan. Para pegawai juga ditempatkan di rusun ASN 1 yang dekat dengan fasilitas pendukung seperti minimarket dan Plaza Seremoni.

Adam Rafieariq dari Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital (THD) juga merasa bangga menjadi bagian dari pionir IKN, meski mengakui masih ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan, seperti kantin dan kebersihan.

Pemindahan ASN ke IKN dilakukan bertahap, dengan fokus pada transformasi budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi. ASN yang dipindahkan wajib memenuhi syarat kompetensi dan menguasai literasi digital. Pemerintah juga menyiapkan tunjangan khusus dan insentif perpajakan, termasuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk mendukung kesejahteraan pegawai.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan operasional pemerintahan di IKN dapat berjalan efektif, mencerminkan transformasi menuju budaya kerja yang modern dan berkelanjutan.