Kemenkeu Bakal Mengumumkan APBN Kita Di Awal Januari 2025, Hanya Dalam Waktu Seminggu Lagi

Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 10 Maret 2025
Waktu Baca : 2 Menit

LINTASWAKTU33 - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengumumkan jadwal sementara publikasi bulanan APBN Kita untuk periode Januari 2025.

Menurut Deni, publikasi APBN Kita untuk periode Januari 2025 akan disampaikan melalui konferensi pers yang direncanakan akan digelar pada minggu depan.

"Kami masih dalam proses pengaturan jadwal, dan rencananya konferensi pers tersebut akan diadakan minggu depan,"

Meskipun demikian, Deni belum memberikan penjelasan rinci apakah konferensi pers tersebut hanya akan mempublikasikan laporan APBN Kita untuk periode bulan Januari saja, atau juga akan menggabungkan laporan untuk bulan Februari.

Hingga pekan pertama bulan Maret, Kementerian Keuangan belum mempublikasikan laporan data penggunaan APBN Kita untuk periode Januari 2025. Biasanya, Kementerian Keuangan menyampaikan publikasi APBN Kita setiap satu bulan sekali.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, penerbitan bulanan APBN Kita sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian makro suatu negara.

Lebih lanjut, publikasi ini juga dapat berfungsi sebagai informasi tambahan bagi masyarakat dan investor, khususnya setelah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti efisiensi anggaran dan pendirian Danantara serta Coretax.

Bhima Yudhistira menjelaskan, "Selain sebagai tolak ukur kondisi perekonomian makro, investor dan masyarakat juga ingin mengetahui bagian pengeluaran mana yang terpengaruh oleh pemotongan anggaran, dan bagaimana perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax."

Menurut Bhima, kelambanan dalam publikasi bulanan APBN Kita bisa mengurangi kepercayaan investor. Bhima menjelaskan, hal ini dapat membuat investor merasa pemerintah tidak transparan dalam mengungkapkan kondisi fiskal negara.

"Ketika pembaruan APBN Kita tidak dipublikasikan, hal tersebut mengindikasikan pemerintah kurang transparan terkait kondisi APBN. Ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor, terutama setelah efisiensi anggaran, masalah di Coretax, dan penambahan anggaran untuk Danantara. Semua itu membuat pemerintah tampak semakin tertutup soal kondisi fiskal," kata Bhima.