Guntur Romli PDIP Siap Patuhi Puan untuk Sudahi Panas dengan Jokowi.

Information : rocky marmata
Terbit pada : 19 Maret 2025
Waktu Baca : 3 Menit

LINTASWAKTU33 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Puan Maharani, menyerukan agar ketegangan antara PDIP dan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), segera diakhiri. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh Puan.

Pesan dari Mbak Puan tentu harus kita hargai dan laksanakan, terlebih beliau merupakan salah satu pimpinan di bidang politik di DPP," ujar Guntur saat diwawancarai pada hari Selasa (18/3/2025).

Ketegangan antara beberapa anggota PDIP dan Jokowi telah berlangsung sejak tahun 2024. Konflik terakhir dipicu oleh pernyataan salah satu anggota legislatif dari PDIP, Deddy Sitorus, yang menyebutkan adanya utusan yang dikirim oleh Jokowi ke PDIP. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Jokowi dan memicu reaksi keras dari para pendukungnya.

Guntur menegaskan bahwa internal PDIP akan mematuhi arahan dari Puan, yang juga merupakan putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dia juga meminta agar Jokowi dan para pendukungnya tidak terlalu sensitif dalam menanggapi isu ini.

Kami juga meminta agar Jokowi dan para pendukungnya tidak terlalu emosional dan sebaiknya melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan reaksi yang provokatif. Karena Bang Deddy Sitorus tidak menyatakan bahwa 'Jokowi mengirim utusan' atau ada 'utusan dari Jokowi', melainkan ada utusan yang datang dengan permintaan yang tidak termasuk memecat Jokowi, meminta Sekjen mengundurkan diri, atau menyinggung kasus Harun Masiku," jelas Guntur.

Guntur juga menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan rekonsiliasi antara PDIP dan Jokowi. Menurutnya, peluang untuk terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak sangat kecil.

Jika melihat situasi saat ini, tidak ada kemungkinan untuk rekonsiliasi dengan Jokowi yang telah diberhentikan dari partai, keputusan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum karena pelanggaran dan pengkhianatan. Namun, tentu saja masa depan tidak ada yang tahu. Keputusan pemberhentian tersebut juga akan dibahas dalam Kongres mendatang," papar Guntur.