SBY Meminta Kader Demokrat Untuk Mencegah Pemerintah Membuat Kebijakan Yang Menyimpang

Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 25 February 2025
Waktu Baca : 2 Menit

LINTASWAKTU33 - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membahas bagaimana partainya, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, dapat memberikan dukungan dan kesetiaan. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan terlibat dalam memantau pelaksanaan pemerintahan.

Dia menyerukan kepada para kader Demokrat, khususnya yang berada di legislatif, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan Prabowo. "Jika kita selalu menganggap benar setiap langkah pemerintah, meskipun mungkin ada yang keliru, hal tersebut justru dapat membahayakan Presiden Prabowo sendiri," ujar SBY dalam pidatonya di Kongres VI Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

SBY menjelaskan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari pemerintah muncul akibat kurangnya pengawasan dari koalisi. Oleh karena itu, mantan Presiden ini menekankan, bahwa sebagai bagian dari koalisi, partai-partai tersebut wajib untuk tidak membiarkan kebijakan-kebijakan yang keliru tersebut berlanjut.

"Membiarkan pemerintah untuk tidak berhasil, menurut saya, merupakan hal yang tidak etis dan tidak sesuai dengan moral politik," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat akan berupaya keras untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo. Dia berpikir, dengan mendukung pemerintah, rakyat akan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah terpilih sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. AHY terpilih tanpa peng反对an dan akan kembali memimpin Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan.

Selain memilih AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sidang pleno juga memilih kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi periode 2025-2030. Setelah kongres ini, langkah selanjutnya adalah penentuan formatur untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang akan diumumkan oleh AHY dalam waktu dekat.