Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 17 February 2025
Waktu Baca : 4 Menit
LINTASWAKTU33 - Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) berpendapat bahwa koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto bisa berbahaya untuk demokrasi. Alasannya, koalisi ini bisa menyebabkan kekuasaan politik tidak seimbang, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan tanpa kontrol yang efektif.
"Koalisi permanen bisa membuat kekuasaan monopoli, di mana partai-partai jadi dipaksa untuk bergabung dalam koalisi besar," ungkap Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD).
Seharusnya, ujar Miftah, demokrasi yang sehat butuh persaingan ide dan gagasan di antara partai-partai. Tidak semestinya, yang malah membuat koalisi semakin kuat seperti yang terjadi saat ini.
Dia mengkhawatirkan bahwa dalam demokrasi, jika satu kelompok terlalu mendominasi, hal tersebut berpotensi mengakibatkan pengendalian sistem politik yang tidak sehat.
"Demokrasi yang ada sekarang cenderung menuju prosedural, bukan substantif. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi tidak ada persaingan politik yang berarti. Pemilu hanya berubah menjadi formalitas saja," ujarnya.
Menurut Miftah, koalisi permanen dapat menyebabkan demokrasi kehilangan artinya sendiri karena tidak adanya kompetisi politik. Sebagai akibatnya, rakyat juga akan kehilangan alternatif pilihan dalam pemilu.
"Seharusnya, dalam demokrasi, rakyat harus diberikan berbagai alternatif pilihan. Pemilu harus memberikan pilihan yang kompetitif bagi rakyat," pungkasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, berpendapat bahwa jika koalisi saat ini dijadikan permanen, hal tersebut dapat melemahkan oposisi. Hal ini semakin berat karena koalisi saat ini sudah terbilang besar.
"Oposisi yang lemah dalam akhirnya dapat menjejaskan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahan," ungkap Annisa kepada Tirto, Minggu (16/2/2025).
Usulan untuk membuat koalisi permanen ini, lanjut Annisa, di luar atau tidak sejalan dengan semangat Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial. Ia merasa khawatir koalisi yang luas saat ini akan mempengaruhi kemerdekaan eksekutif dan legislatif.
"Koalisi yang luas saat ini antara eksekutif dan legislatif menghilangkan pemeriksaan dan keseimbangan dalam pembuatan kebijakan," ujar dia.
Lebih lanjut, banyak kebijakan di pemerintahan saat ini yang rumit dan tidak lagi berorientasi pada kebutuhan rakyat, melainkan hanya untuk stabilitas kekuasaan elite. Ini menc CABANG prinsip utama demokrasi yang seharusnya ada keseimbangan antara pemerintah dan oposisi.
Dia menutup dengan kalimat, "Membicarakan koalisi yang permanen hanya akan menguatkan oligarki politik."
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang akrab dipanggil Cak Imin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan koalisi yang bersifat permanen kepada para partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Intinya adalah untuk memperkuat koalisi, Pak Prabowo yang menawarkan koalisi permanen," ungkapnya setelah menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Gerindra, yang hadirin elite para partai politik KIM di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).
Menurut dia, PKB dengan baik menerima tawaran dari Prabowo mengenai pembentukan koalisi permanen. Cak Imin mengatakan bahwa koalisi ini tidak hanya bertahan hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, melainkan akan berlanjut selamanya.
"Tentu PKB menyambut baik ide koalisi permanen. Ini akan semakin memperkuat percepatan pembangunan," ujarnya.
%20(4).png)
0 Komentar