Karding Menunjuk Polisi Sebagai Direktur Siber Untuk Melindungi PMI

Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 23 January 2025
Waktu Baca : 2 Menit

LINTASWAKTU33 - Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, secara resmi melantik Kombes Pol. Raja Sinambela sebagai Direktur Siber Perlindungan PMI pada Rabu (22/1/2025). Karding menjelaskan bahwa Direktorat Siber Perlindungan PMI akan bertugas menangani ancaman digital yang dihadapi pekerja migran, seperti kasus rekrutmen ilegal yang dilakukan melalui platform online. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu mencegah kejahatan perdagangan orang (TPPO).

“Suka atau tidak, kita harus memiliki direktur siber. Mengapa? Karena saat ini modus perekrutan, termasuk yang melibatkan korban TPPO, banyak dilakukan secara online. Itu salah satu contohnya,” kata Karding setelah melantik para pejabat Eselon I Kementerian P2MI di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/1/2025) malam.

Selain mengangkat Direktur Siber, Karding juga mengangkat 7 pejabat lainnya, yaitu Dwi Setiawan Susanto sebagai Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Anhas sebagai Direktur Jenderal Penempatan, Rinardi sebagai Direktur Jenderal Perlindungan, Muh Fachri sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan, Irjen Ketut Suardana sebagai Inspektur Jenderal, Prof. Moch. Chotib sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, dan Agustinus Gatot Hermawan sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pengangkatan para pejabat Eselon I ini merupakan penyelesaian pengisian struktur organisasi di Kementerian P2MI. Karena itu, Karding berharap agar para pejabat tersebut dapat menghindari tindakan korupsi dan judi online.

“Kami juga meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk tidak bermain-main dengan korupsi. Tidak ada toleransi terhadap korupsi, narkoba, judi online, termasuk keluarga mereka,” kata dia.

Sebelumnya, Karding meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun kepada Komisi IX DPR RI. Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Alhamdulillah, semua pimpinan, Kapoksi, dan anggota memberikan dukungan yang sangat baik,” kata Karding setelah Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1/2025).

Karding menjelaskan bahwa 91 persen dari anggaran tersebut, atau sekitar Rp1,18 triliun, akan digunakan untuk kegiatan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan. Dia juga menyebutkan bahwa anggaran kementeriannya saat ini adalah Rp494 miliar, sama dengan anggaran tahun lalu.

“Jadi, mau tidak mau, kita harus memperkuat sumber daya manusia dan keterampilan kita. Kita harus meningkatkan layanan kita, sekaligus membuka pasar-pasar baru. Tapi, jangan lupa, kualitas perlindungan tetap yang utama,”