Tim Rido Mendapatkan Informasi Lagi Mengenai Kecurangan Pilkada Jakarta Ke DKPP

Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 03 Desember 2024
Waktu Baca : 2 Menit

LINTASWAKTU33 - Perwakilan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) merencanakan untuk mengajukan beberapa laporan mengenai pelanggaran etika yang disaksikan selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 2 Desember 2024.

Basri Baco, Sekretaris tim pemenangan RIDO juga mengklaim bahwa pemilihan ini telah melihat jumlah pemilih tertinggi yang termasuk warga yang telah meninggal beberapa tahun lalu sebagai pemilih terdaftar.

“Ini mengejutkan bahwa masih banyak anggota dalam DPT yang menerima undangan 'berita acara C6'. Ada orang yang telah meninggal, tanggal ini tidak jatuh dalam 1-2 hari, minggu, atau bahkan bulan tetapi selama 1-3 tahun. Ini benar untuk hampir setiap tempat pemungutan suara,” kutipnya saat berbicara di DPD Golkar Jakarta Pusat pada Senin, 2 Desember 2024.

Selanjutnya, Baco menjelaskan bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Dalam pandangannya, ini mempengaruhi suara di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ada juga banyak warga yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih yang disampaikan oleh KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Namun, KPPS, sama seperti RT atau RW, tidak mengenal salah satu warga sama sekali.

“KPPS yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang siapa yang memilih di tempat pemungutan suara seiring dengan kuota yang meningkat dari 300 menjadi 600 menjadi kewalahan sehingga KPPS kesulitan mencoba mendistribusikan atau menyerahkan formulir C6,” bacanya.

Oleh sebab itu, Baco, bersama dengan Tim Pemenangan RIDO, akan mengajukan laporan tentang pelanggaran yang diamati selama Pilkada DKI Jakarta 2024 kepada DKPP besok. Selain itu, RIDO juga menyatakan bahwa KPU DKI Jakarta harus melakukan PSU pada beberapa TPS yang mengalami pelanggaran berlebih.

“Kami akan merujuknya kembali ke DKPP dan kami menuntut kepada KPU agar PSU harus dilakukan pada semua TPS di mana banyak orang berhak mendapatkan undangan untuk datang dan memberikan suara karena mereka ada di daftar DPT yang diberikan kepada mereka oleh KPU. Namun, DPT ini memiliki banyak cacat. DPT ini disusun kembali tetapi masih cacat,” ujar juru tulis Golkar.