Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 18 Desember 2024
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Kepala Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada saran atau diskusi tentang perubahan Undang-Undang (UU) Pilkada. Pernyataan ini menanggapi gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin bupati dan gubernur dipilih langsung oleh lembaga legislatif atau DPRD.
"Untuk perubahan Undang-Undang Politik, saat ini ada prioritas lain yang lebih penting. Sampai hari ini, perubahan Undang-Undang politik belum menjadi prioritas," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Bob menjelaskan, saran atau inisiatif untuk mengubah UU Pilkada agar kepala daerah dipilih oleh DPRD bisa datang dari DPR atau pemerintah. Baleg DPR saat ini sedang menunggu apakah akan ada saran untuk mengubah kebijakan tersebut.
"Kami dari Baleg akan menunggu diskusi yang akan datang. Sebelumnya, kami harus membahasnya terlebih dahulu," ujar Bob.
Bob juga mengatakan, jika ada saran untuk mengubah UU Pilkada, dia akan mendengarkan pendapat masyarakat untuk mewujudkan gagasan Prabowo tersebut.
"Jika ada diskusi tentang undang-undang politik tersebut dan perubahannya, perlu ada diskusi dengan partisipasi masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Prabowo ingin kepala daerah tidak dipilih melalui pemilu. Hal ini disampaikannya saat merayakan HUT ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024).
Prabowo awalnya mengingatkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mencapai puluhan triliun. Dia juga mengajak Puan dan partai-partai politik lain untuk mengevaluasi pilkada.
"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi bilang perlu ada pemikiran untuk memperbaiki sistem partai politik. Terutama ada Mbak Puan [Ketua DPR RI], teman-teman dari PDIP, dan teman-teman dari partai-partai lain, mari kita pikirkan, sistem ini menghabiskan puluhan triliun dalam 1-2 hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, kan," kata Prabowo. Di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo kemudian menilai bahwa kebijakan negara-negara sekitar lebih efisien dalam memilih pemimpin daerah. Di sana, sistem yang digunakan adalah DPRD provinsi atau kota/kabupaten yang memilih sendiri kepala daerahnya masing-masing.
Dengan sistem ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk acara pemilihan kepala daerah.
"Saya melihat negara-negara sekitar kita, seperti Malaysia, Singapura, dan India, lebih efisien. Setelah memilih anggota DPRD, DPRD-lah yang memilih gubernur atau bupati. Tidak perlu banyak uang, lebih hemat," kata Prabowo.
%20(4).png)
0 Komentar