Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 17 Desember 2024
Waktu Baca : 4 Menit
LINTASWAKTU33 - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengecam gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memilih bupati dan gubernur melalui lembaga legislatif atau DPRD, bukan lagi melalui pemilihan umum atau pilkada. Deddy mengatakan, gagasan Prabowo itu akan merugikan partai politik karena membuat proses pembinaan kader tidak berjalan lancar.
"Partai politik akan melemah karena proses pembinaan kader tersendat dan aktivitas partai menjadi sedikit," kata Deddy saat dihubungi Tirto melalui aplikasi pesan, Senin (16/12/2024) malam.
Deddy juga merasa khawatir konflik di dalam partai politik akan meningkat karena adanya kecenderungan sikap individualistik di antara anggota legislatif. Selain itu, dia takut jika gagasan Prabowo ini terwujud, orang-orang yang memiliki kekuasaan bisa dengan mudah mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah.
"Ini bisa memicu masalah dan ketidakstabilan politik," ujar Deddy.
Deddy mengatakan, masalah tidak akan selesai jika gubernur dan bupati dipilih tanpa proses demokrasi. Menurutnya, pemilihan oleh DPRD tidak akan mengurangi biaya secara signifikan, tetapi hanya akan memindahkan kekuasaan dari rakyat ke para elit.
"Rakyat tidak akan merasa memiliki atau terhubung dengan calon yang dipilih oleh DPRD. Kemungkinan, orang yang terpilih hanya karena uangnya, bukan karena rekam jejak atau kemampuannya," kata Deddy dengan tegas.
Deddy juga mengatakan, nanti kepala daerah yang terpilih tidak akan merasa bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi kepada anggota DPRD. Menurutnya, pengawasan oleh DPRD juga bisa melemah dan menjadi saling tergantung, jika ide Prabowo ini terwujud.
"Ini bisa menyebabkan konflik antara elit karena perbedaan saat pemilihan di DPRD," ujar Deddy.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengaku setuju dengan gagasan gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD.Irawan mengatakan bahwa ide Prabowo itu untuk menghemat anggaran. Namun, dia berpendapat bahwa pemilihan bupati atau walikota sebaiknya tetap dilakukan langsung oleh masyarakat.
"Menurut saya, yang terbaik adalah gubernur dipilih oleh DPRD saja. Alasannya karena gubernur hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tapi untuk bupati atau walikota, lebih baik tetap dipilih langsung oleh rakyat," kata Irawan dalam pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Irawan menjelaskan alasan gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD, seperti yang diusulkan Prabowo. Pertama, dia mengatakan, kita harus mulai dengan memahami bagaimana daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah.
Prinsip otonomi daerah yang dimaksud Irawan ada dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara demokratis. Dari prinsip otonomi daerah ini, Pilkada dianggap sebagai bentuk dari kebijakan tersebut.
Jadi, setiap daerah memiliki hak untuk memilih sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya. Dalam rencana kebijakan desentralisasi, hak ini berlaku di pemerintahan Kabupaten/Kota. Provinsi bertugas membantu (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat,” kata Irawan.
Irawan menjelaskan, prinsip dan cara kerja yang sesuai dengan konstitusi memungkinkan Pilkada dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung (demokrasi langsung/demokrasi tidak langsung).
“Jadi, dipilih langsung oleh masyarakat dalam Pilkada atau tidak langsung melalui DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, keduanya sama-sama demokratis dan tetap sesuai dengan prinsip konstitusionalisme," tambah Irawan.
Ide Prabowo, yang ingin kepala daerah tidak dipilih melalui pemilu, disampaikan saat perayaan ulang tahun ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Prabowo awalnya mengingatkan tentang besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang mencapai puluhan triliun.Saya ingin mengajak Ibu dan partai-partai politik lain untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi mengatakan bahwa kita perlu memikirkan cara memperbaiki sistem partai politik. Terutama ada Ibu Puan [Ketua DPR RI], teman-teman dari PDIP, dan teman-teman dari partai-partai lain. Mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa triliun rupiah yang habis dalam waktu 1-2 hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, kan?" kata Prabowo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo kemudian menilai bahwa kebijakan negara tetangga lebih efisien dalam hal pemilihan kepala daerah. Sistemnya adalah DPRD provinsi maupun kota/kabupaten yang memilih kepala daerah masing-masing.
Dengan sistem ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Prabowo mengatakan, "Saya melihat negara-negara sekitar kita, seperti Malaysia, Singapura, dan India, mereka memiliki sistem yang efisien. Setelah memilih anggota DPRD, DPRD tersebut yang memilih gubernur dan bupati. Sistem ini efisien, tidak memerlukan biaya tambahan, dan sangat baik untuk kita."
%20(4).png)
0 Komentar